KELAS VIII

Kantor Camat Porong Diduduki Warga
Kantor Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada hari
Jumat, 23 November yang lalu diduduki 200-an warga dari Desa Renokenongo,Porong. Mereka menuntut Mackmudatul Fatchiyah, yang saat ini menjadi pejabat sementara Lurah Renokenongo, dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memperjuangkan ganti rugi bagi para korban lumpur Lapindo. Sekitar pukul 08.00 WIB, para pengunjuk rasa sudah menyerbu kantor kecamatan dan langsung mendudukinya. Setelah itu, pintu pagar masuk ke kantor tersebut ditutup. Tidak ada orang lain yang boleh masuk,kecuali polisi.
Menjelang siang, mereka berdialog dengan Camat Porong Mulyadi.
Dalam kesempatan itu, warga meminta Mulyadi agar mencopot Machmudatul dari jabatan Lurah Renokenongo. Mendengar tuntutan itu, Mulyadi kemudian mengatakan, penggantian lurah harus atas persetujuan Bupati Sidoarjo WinHendrarso. Oleh karena itu, dia membutuhkan waktu untuk menyam-paikannya kepada Bupati. Ternyata, warga kesal dengan jawaban tersebut.
Sekitar pukul 12.30 Mulyadi kemudian diseret bahkan dipukul oleh beberapa warga Renokenongo itu. Petugas kepolisian yang berupaya mengamankan Mulyadi pun akhirnya terlibat dorong-mendorong dengan mereka. Meskipun demikian, Mulyadi akhirnya berhasil diamankan dan dibawa kembali ke ruang kerjanya oleh polisi. 

Warga berdiam di area Kantor Kecamatan Porong itu hingga pukul 16.00 WIB. Persisnya, setelah Mulyadi membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan mengirimkan surat kepada Bupati Sidoarjo untuk meminta penggantian Lurah Porong. Menurut Pianto, salah seorang perwakilan warga, kericuhan terjadi karena mereka bosan berunjuk rasa tanpa hasil. Dia juga mengatakan, bahwa awal bulan ini warga berunjuk rasa ke DPRD Kabupaten Sidoarjo. Namun, jawaban DPRD, bahwa penggantian lurah merupakan tanggung jawab camat. Oleh karena itu, warga kembali mendatangi camat. “Ketika menemui camat, dia malah melimpahkan kembali masalah itu ke Bupati Sidoarjo. Kami jadi
terombang-ambing, padahal kami menginginkan lurah segera dicopot karena telah mempersulit penyelesaian ganti rugi korban lumpur dan tidak memperjuangkan korban lumpur Lapindo,” ujarnya.

(Sumber: Kompas, Sabtu, 24 November 2007) 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: